Ormas Komando HAM Tolak Rencana Relokasi RSUD dr. Muhammad Zyn, Minta Bupati Fokus pada Peningkatan Mutu Pelayanan

Sampang, Jatim tNews.co.id – Rencana relokasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Muhammad Zyn di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, menuai penolakan keras dari berbagai pihak. Sekretaris Jenderal Ormas Komando HAM, Maulidi, menyatakan bahwa rencana relokasi ini terlalu gegabah dan tidak tepat.

Menurut Maulidi, Bupati Sampang, H. Slamet Junaidi, seharusnya fokus meningkatkan mutu pelayanan dan fasilitas kesehatan di RSUD yang sudah ada, bukan merelokasi ke tempat lain. “Kami menilai bahwa rencana relokasi ini tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” kata Maulidi.

Maulidi juga menyampaikan kecurigaan bahwa relokasi RSUD dr. Muhammad Zyn mungkin dilakukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. “Kami tidak ingin RSUD dr. Muhammad Zyn menjadi alat kepentingan seseorang atau kelompok,” tegasnya.

Ormas Komando HAM dan elemen masyarakat lainnya akan menggelar aksi solidaritas untuk menolak relokasi RSUD dr. Muhammad Zyn jika rencana ini terus dilanjutkan. “Kami akan melakukan aksi damai untuk menunjukkan penolakan kami terhadap rencana relokasi ini,” kata Maulidi.

Bupati Sampang, H. Slamet Junaidi, telah melakukan audiensi dengan Kementerian Kesehatan RI untuk membahas rencana relokasi RSUD dr. Muhammad Zyn. Rencananya, rumah sakit ini akan direlokasi ke lahan seluas 8 hektar di daerah yang bebas banjir dan memiliki akses jalan nasional.

Namun, Maulidi menilai bahwa rencana relokasi ini tidak memiliki alasan yang jelas dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. “Kami ingin Bupati Sampang fokus meningkatkan mutu pelayanan dan fasilitas kesehatan di RSUD yang sudah ada,” kata Maulidi.

RSUD dr. Muhammad Zyn saat ini sudah memiliki reputasi baik sebagai rumah sakit rujukan terbaik se-Madura dan telah meraih penghargaan pelayanan publik terbaik. “Kami tidak ingin reputasi RSUD dr. Muhammad Zyn menurun karena rencana relokasi ini,” tegas Maulidi.

Maulidi juga menyatakan bahwa Ormas Komando HAM dan elemen masyarakat lainnya akan terus memantau perkembangan rencana relokasi ini dan akan melakukan aksi jika perlu. “Kami akan terus mengawal rencana relokasi ini dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat lebih utama,” kata Maulidi.

Pertemuan antara Bupati Sampang dan Kementerian Kesehatan RI berlangsung di Gedung Kementerian Kesehatan RI pada Kamis, 19 Juni 2025. Bupati Sampang didampingi oleh Kepala Bappelitbangda, Plt Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, serta Plt Direktur RSUD dr. Muhammad Zyn Kabupaten Sampang.

Dengan demikian, Ormas Komando HAM dan elemen masyarakat lainnya berharap agar Bupati Sampang dapat mempertimbangkan kembali rencana relokasi RSUD dr. Muhammad Zyn dan fokus meningkatkan mutu pelayanan dan fasilitas kesehatan di RSUD yang sudah ada. “Kami berharap Bupati Sampang dapat mempertimbangkan kepentingan masyarakat lebih utama,” kata Maulidi.

Wartawan :Rosi