SAMPANG, Madura II tNews.Co.id – Kasus dugaan penyalahgunaan mobil dinas milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang kian mengerucut. Setelah viral melintas di ruas Tol Surabaya saat momentum libur Lebaran, identitas pengguna kendaraan berpelat merah tersebut mulai terkuak.
Berdasarkan informasi dari sumber terpercaya yang mengetahui penggunaan kendaraan tersebut, mobil dinas jenis Toyota Innova Reborn berwarna hitam dengan nomor polisi M 1070 NP diduga digunakan oleh salah satu komisioner KPU Sampang, yakni Suhariyanto.
“Saya mendapatkan informasi, yang menggunakan mobil itu adalah komisioner atas nama Suhariyanto,” ungkap sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan, Sabtu (28/3/2026).
Sumber tersebut menegaskan bahwa kendaraan dimaksud sejatinya merupakan mobil operasional sekretariat KPU, bukan fasilitas yang diperuntukkan bagi komisioner.
“Itu mobil operasional sekretariat, bukan untuk komisioner,” tegasnya.
Lebih jauh, ia mengungkapkan bahwa dugaan penyalahgunaan kendaraan dinas tersebut bukan terjadi sekali, melainkan telah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Mobil tersebut disebut kerap dibawa ke rumah dan digunakan di luar kepentingan kedinasan.
“Informasinya sudah lama digunakan untuk kepentingan pribadi. Bahkan saya melihat kendaraan itu berbulan-bulan berada di rumah yang bersangkutan,” bebernya.
Tak hanya itu, sumber juga menyinggung soal kedisiplinan yang bersangkutan dalam menjalankan tugas di kantor.
“Yang bersangkutan juga jarang masuk kantor,” imbuhnya.
Sebelumnya, publik dihebohkan dengan beredarnya rekaman mobil dinas KPU Sampang yang melintas di Tol Surabaya pada Selasa (24/3/2026) sekitar pukul 11.54 WIB, bertepatan dengan masa libur Lebaran.
Peristiwa tersebut memicu sorotan tajam, mengingat adanya aturan tegas yang melarang penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.
Hingga berita ini diterbitkan, Suhariyanto belum memberikan tanggapan atas upaya konfirmasi yang dilakukan melalui pesan WhatsApp.
Redaksi masih terus berupaya melakukan konfirmasi lanjutan guna memperoleh klarifikasi resmi.
Kasus ini pun menjadi perhatian publik, sekaligus menguji komitmen integritas penyelenggara pemilu dalam menjaga etika penggunaan fasilitas negara.
Wartawan: Ros I
