Pecah Telur, Gubernur Khofifah Bersama Menteri ATR/BPN Deklarasikan Kota Madiun Sebagai Kota Lengkap Pertama di Jatim dan Kedua di Indonesia

( Caption Foto : Berhasil Tuntaskan Program PTSL, Dorong Jadi Destinasi Investasi ).

KOTA MADIUN, tNews.co.id  – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto, Ka. Kanwil BPN Prov. Jatim dan Walikota Madiun Maidi mendeklarasikan Kota Madiun sebagai Kota Lengkap pertama di Jawa Timur dan kedua di Indonesia setelah kota Denpasar.

Dideklarasikannya Kota Madiun dengan predikat Kota Lengkap ini karena berhasil menerapkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan keseluruhan bidang tanahnya telah tuntas bersertipikat. Hal ini sesuai yang ditargetkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), untuk mempermudah Ease of Doing Business (EODB).
“Inisiasi yang dilakukan Pak Walikota Madiun ini akan jadi penabuh genderang karena biasanya kalau satu kota sudah lengkap maka kota/kabupaten lain insya Allah akan menyegerakan melengkapi” Kata Gubernur Khofifah dalam sambutannya saat mendeklarasikan kota Madiun Lengkap di Wisma Haji Kota Madiun, Selasa (28/3) sore.

Gubernur Khofifah menjelaskan Provinsi Jawa Timur juga akan menjadi provinsi lengkap ketika seluruh Kabupaten Kota di Jawa Timur telah berpredikat Kota atau Kabupaten lengkap. Oleh karenanya, orang nomor satu di Jatim ini mendorong agar seluruh Bupati/ Walikota segera menuntaskan program PTSL.

“Kalau kota/kabupaten lengkap, maka Jawa Timur lengkap,” ucapnya.
Gubernur perempuan pertama di Jatim ini mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan identifikasi daerah-daerah di Jawa Timur yang memungkinkan dilakukan percepatan untuk memperoleh predikat Kota Lengkap. Karena ia merasa ada daerah-daerah di Jawa Timur yang sebetulnya memiliki potensi untuk melakukan percepatan antara lain Kota Probolinggo, Kota Kediri, Kota Blitar, Kab. Gresik dan Kota Surabaya I dan II.

“Kami akan mencoba melakukan pemetaan kembali, kota/kabupaten mana yang memungkinkan bisa dilakukan percepatan,” katanya.

Pasalnya, terwujudnya Kota lengkap akan mendorong hadirnya destinasi investasi. Dengan predikat lengkap, maka suatu kota yang sudah terdaftar dan terpetakan akan memudahkan daerah tersebut melakukan perencanaan kebijakan.
Tak hanya itu perencanaan pembangunan dapat terhambat apabila seluruh peta bidang tanah yang produktif belum terpetakan. Hal itu juga yang akan menghambat sebuah negara menjadi negara maju.

Oleh sebab itu, Gubernur Khofifah meyakini kehadiran dan perhatian dari Menteri ATR/BPN RI ke Jawa Timur dapat menjadi semangat tersendiri bagi Bupati Walikota di Jatim untuk dapat segera mewujudkan Kota Kabupaten wilayahnya memiliki predikat Kota Lengkap.

“Saya rasa kehadiran Pak Menteri akan menjadi magnet luar biasa bagi Jawa Timur untuk melakukan percepatan kota/kabupaten lengkap,”tuturnya.

Sedangkan prasyarat suatu daerah mendapatkan prediksi Kota Lengkap yaitu telah adanya pemetaan dari tingkat desa, kecamatan, hingga kota baik secara spasial maupun yuridis. Artinya dari bidang satu dengan lainnya dilihat tak ada jarak, atau seluruh bidangnya rata seperti yang terlihat dalam peta. Sementara secara yuridis predikat Kota Lengkap diberikan apabila buku tanah maupun surat ukur dari bidang tanah yang ada dapat diunggah ke dalam sistem milik BPN.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto mengucapkan terima kasih atas sinergitas pemerintah Jawa Timur dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang berjalan sangat baik. Sehingga, capaian Madiun Kota lengkap terealisasi.

“Selamat kepada Kota Madiun yang menjadi kota lengkap pertama di Jawa Timur dan kedua di seluruh Indonesia setelah Kota Denpasar,” ujarnya.

Ada banyak manfaat tercapai kota lengkap, diantaranya memberikan kepastian hukum hak atas tanah, terbebas sengketa dan konflik pertanahan, menutup ruang gerak mafia tanah dan mempermudah melaksanakan program digitalisasi karena semua akan menggunakan elektronik.

“Kota madiun sudah selesai menjadi kota lengkap dan tentu berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Jatim. Saya yakin, Investor akan datang berduyun-duyun ke Kota Madiun karena kepastian hak atas tanah sudah jelas,”

“Bukan saja itu tapi hak ekonomi rakyat meningkat melalui investasi. apalagi secara geografis Madiun sangat strategis meningkatkan ekonomi. Contoh pandemi 2 tahun masih 5,52 pertumbuhan ekonominya. Perlu diapresiasi,” imbuhnya.
Sedangkan program digitalisasi, seluruh wilayah sudah terpetakan secara spasial dan yuridis. Spasial artinya tidak ada gap dan overlap. Sedangkan yuridis buku tanah bisa diunduh secara elektronik dan akurat. “Syarat menjadi kota lengkap sulit tapi kalau berkoordinasi dengan baik maka mudah mendapatkannya,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jatim Jonahar mengatakan, dalam rangka mewujudkan Jawa Timur lengkap salah satu output yang telah direncanakan sejak tahun 2020 adalah deklarasi kota lengkap. Kota Madiun sejak awal sudah dicanangkan menjadi kabupaten maupun kota pertama di Provinsi Jawa Timur yang dijadikan pilot project untuk menjadi anggota lengkap baik secara spasial maupun tekstual yang kemudian diikuti oleh kota dan kabupaten lain di Jawa Timur seperti Kota Probolinggo kota Mojokerto Kota Kediri dan Kota Surabaya Kab Gresik dan Kabupaten Madiun.

“Pembangunan kota lengkap telah dimulai sejak 2020. Perbaikan kualitas data pemetaan dengan kualitas data tekstual serta pemerintah kota Madiun dalam mewujudkan kota lengkap dengan survei door to door. Sehingga cepat menyelesaikan tanah yang bermasalah,” jelasnya.

Kota Madiun mempunyai luas wilayah 33,23 km persegi dengan jumlah bidang sebanyak 68.923 bidang. Seluruh bidang tangan telah terdaftar secara elektronik sesuai dashboard. Bahkan sesuai data dashboard Kantor Pertanahan Kota Madiun terbaik di Indonesia dengan capaian 99,16 persen.

Sejauh ini, pengarahan positif yang dirasakan dalam pelaksanaan program nasional pendaftaran tanah dan serpikat tanah mencapai 100 persen serta dibentuk tim gugus tugas reforma agraria. Selain itu, dukungan dari Provinsi Jawa Timur melalui gubernur Khofifah yang menginstruksikan kepada seluruh Bupati Walikota tanggal 23 Desember 2021 permohonan dukungan percepatan PTSL diantaranya meminta pemerintah Kab/Kota untuk memberikan dukungan hibah berupa aset pendidikan petugas dan peralatan serta pengeluaran kebijakan BPHTP.

Namun untuk menuju Jawa Timur lengkap di tahun 2025 masih banyak membutuhkan dukungan dan peran serta aktif seluruh pihak. Besar harapan ke depan kota kota lain bisa mewujudkan kota lengkap sehingga Jatim memberikan kontribusi lebih dalam mewujudkan kota lengkap di Indonesia serta dukungan moral dan material tinggi dari gubernur Jatim.

“Mewujudkan Jatim lengkap di tahun 2025. Semoga ada kontribusi dan sinergitas lagi sehingga pada tahun 2025 semua capaian pertanahan lengkap,” ajaknya.

Sementara itu Wali Kota Madiun H Maidi mengucapkan terima kasih kepada Menteri ATR/BPR Hadi Tjahjanto Gubernur Khofifah, Kepala BPN Jatim dan BPN Nasional atas tercapainya kota lengkap bagi Kota Madiun.

Dengan dideklarasikannya Madiun sebagai kota lengkap, Maidi mengaku potensi investasi banyak sekali karena status tanah di kota Madiun tidak lagi diragukan.
“Alhamdulillah pertumbuhan ekonomi cukup bagus. PDRB bagus, pengangguran dan kemiskinan turun dan investasi semakin meningkat karena status tanahnya jelas sehingga investor sudah tidak ragu lagi,” ucapnya.

Bahkan untuk generasi ke depan sudah tidak ada konflik masalah tanah. Sebab, sebelumnya banyak tanah peninggalan nenek moyang konflik karena tidak ada kelengkapan. Tapi sekarang semua statusnya sudah lengkap semua.

“Dulunya tidak ada statusnya setiap ganti generasi ada masalah tapi karena statusnya sudah lengkap maka dirinya optimis tidak ada lagi sengketa lahan atau tanah,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama juga dilakukan penyerahan sertipikat tanah aset pemerintah daerah oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI didampingi Gubernur Jawa Timur dan Ka. Kanwil BPN Prov. Jatim. Sertipikat yang diserahkan diantaranya 143 Sertipikat asset Pemkot Madiun, 12 Sertipikat Wakaf antara lain milik perkumpulan Nahdlatul Ulama, persyariatan Muhammadiyah, Darul Madinah Pondok Pesantren Hidayatul Madiun, Yayasan Syabab fi Sabilillah, 1 Sertipikat aset Kemenag Kota Madiun, 1 Sertipikat Keuskupan Surabaya.

( Pakde Handoko/ Red).