Audiensi Panas di DPRD Sampang, Nakes Teriakkan Diskriminasi dan Kezaliman Dinkes Sampang
Audiensi Panas di DPRD Sampang, Nakes Teriakkan Diskriminasi dan Kezaliman Dinkes Sampang


Sampang, Madura || tNews.co.id – Puluhan tenaga kesehatan (Nakes) dari berbagai Puskesmas di 14 kecamatan mendatangi gedung DPRD Sampang, Senin (22 September 2025). Mereka meluapkan kekecewaan karena tidak diusulkan oleh Dinas Kesehatan dan KB untuk mengikuti seleksi pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Audiensi yang berlangsung di ruang Komisi Besar DPRD itu dihadiri Wakil Ketua DPRD, perwakilan Komisi I dan IV, Sekretaris Dinas Kesehatan dan KB beserta jajaran, Kepala BKPSDM, serta sejumlah Kepala Puskesmas. Namun, Kepala Dinas Kesehatan sendiri absen, memicu sorotan tajam dari legislatif.
Seorang Nakes asal Puskesmas Karang Penang menegaskan bahwa dirinya sudah memenuhi seluruh persyaratan administrasi. “Data fisik lengkap saya serahkan, tapi nama saya justru diberi tanda merah bersama enam rekan lainnya. Ini patut diduga ada permainan,” ujarnya dengan nada getir.
Kritik lebih keras datang dari Nakes Kecamatan Sokobanah. Ia menilai apa yang terjadi bukan sekadar kegagalan seleksi, melainkan bentuk diskriminasi. “Kami sudah puluhan tahun mengabdi. Data sudah lengkap, tapi tetap tidak diusulkan. Ini jelas kezaliman!” sergahnya lantang.
Ironisnya, mereka juga mengungkap adanya ancaman terselubung. Status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas disebut-sebut bisa dicabut tahun depan bagi pihak yang berani protes.
Wakil Ketua DPRD Sampang, Moh Iqbal Fathoni, menyayangkan sikap Kepala Dinkes yang mangkir dari forum penting ini. “Sebagai pihak yang paling bertanggung jawab, seharusnya beliau hadir. Tanpa itu, hasil audiensi jadi tidak maksimal,” ujarnya.
Iqbal menambahkan, dari diskusi terkuak adanya indikasi intervensi dalam proses pengusulan PPPK. “Kami akan kawal hingga tuntas. Jangan sampai ada praktik tidak sehat yang mengorbankan nasib para tenaga kesehatan yang sudah lama mengabdi,” tegasnya.
Kasus ini menambah daftar panjang potret buram tata kelola birokrasi di Kabupaten Sampang. Saat tenaga kesehatan berjibaku di garda depan pelayanan masyarakat, justru mereka dipinggirkan oleh sistem yang diduga sarat kepentingan.
Wartawan: Ros I Editor: Redaksi tNews.co.id