Kasus Dana BOS SMKN 1 Sampang Mandek, Hukum di Sampang Sekadar Formalitas?

Sampang, Jatim || tNews.co.id – Kasus dugaan penyimpangan anggaran Dana BOS serta mark up data siswa di SMKN 1 Sampang masih saja berjalan di tempat. Padahal, sejak Rabu, 7 Mei 2025, perkara ini resmi dilaporkan oleh Front Peduli Transparansi Publik ke Kejaksaan Negeri Sampang. Namun hingga kini, lebih dari enam bulan berlalu, publik hanya disuguhi kabar “menunggu dan menunggu” tanpa kejelasan penindakan hukum.

Situasi tersebut memantik sorotan dari Lembaga Pemuda Peduli Desa (PAPEDA). Ketua umum sekaligus praktisi hukum, Badrus Sholeh Ruddin, SH, dengan tegas mempertanyakan kinerja kinerja kasi Intel Kejaksaan Negeri Sampang.

“Masyarakat tidak butuh janji-janji atau sekadar formalitas pelimpahan. Yang kita butuhkan adalah kepastian hukum. Kalau memang ada bukti penyimpangan, kenapa lambat? Kalau tidak ada, kenapa tidak diumumkan secara terang? Jangan sampai publik menganggap hukum bisa dipermainkan,” kritik Badrus.

Menurutnya, kasus ini tidak bisa dianggap remeh. Dugaan mark up data siswa dan penyalahgunaan Dana BOS bukan sekadar pelanggaran administrasi, tetapi berpotensi merugikan keuangan negara sekaligus merusak kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan.

Lebih jauh, Badrus menilai bahwa kemandekan kasus ini bisa menimbulkan persepsi buruk terhadap penegakan hukum di Kabupaten Sampang.

“Transparansi adalah harga mati. Kalau kejaksaan diam saja, masyarakat bisa curiga ada permainan. Ingat, pendidikan adalah hak anak bangsa. Jangan dikorbankan hanya karena ada oknum yang bermain anggaran,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp pihak Kasi Intel Kejari Sampang, Diecky E.K. Andriansyah belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan kasus tersebut. Publik pun semakin mendesak agar ada kejelasan: apakah kasus ini diproses tuntas, atau sengaja dipetieskan.

Wartawan: Ros I Editor: Redaksi tNews.co.id