Respons Kontroversial Kanit Reskrim Jrengik, Aktivis Minta Kapolres Bertindak

SAMPANG, Madura II tNews.Co.id – Sikap Kanit Reskrim Polsek Jrengik menjadi sorotan publik setelah memberikan tanggapan yang dinilai tidak profesional saat dikonfirmasi wartawan terkait dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite di SPBU 54.692.10 wilayah Jrengik, Kabupaten Sampang.

Sebelumnya, muncul dugaan adanya penjualan Pertalite menggunakan jeriken dalam jumlah besar yang diduga diperuntukkan bagi pengecer atau pengepul.

Aktivitas tersebut memicu keresahan masyarakat khususnya pengguna Kendaraan roda 2 maupun roda 4, karena berpotensi menyalahi aturan distribusi BBM subsidi.

Namun saat dikonfirmasi, Kanit Reskrim Polsek Jrengik justru memberikan jawaban yang dianggap menyimpang dari substansi persoalan. “Viralkan, Lanjutkan. Soalnya saya gak ada main-main. Saya bantu sebarkan ya. Sudah saya taruk di status,” balas singkat Kanit Reskrim Polsek Jrengik Bripka Ali Badrun.

Tidak hanya itu, dalam status WhatsApp yang dibuat oleh Kanit Reskrim Polsek Jrengik, menyatakan bahwa jika ada temuan agar dilaporkan saja ke Polsek Jrengik atau Polres Sampang.

Ia juga menyelipkan kalimat bernada personal yang dinilai tidak relevan dengan konteks konfirmasi jurnalistik.

Respons tersebut menuai kritik karena dinilai tidak mencerminkan sikap aparat penegak hukum yang seharusnya responsif dan terbuka terhadap informasi dugaan pelanggaran di wilayah hukumnya.

Malik, salah satu aktivis pemerhati kebijakan publik di Sampang, turut angkat bicara terkait respons Kanit Reskrim Polsek Jrengik yang dinilai tidak profesional.

Menurut Malik, sikap tersebut tidak mencerminkan wibawa aparat penegak hukum yang seharusnya sigap dan responsif terhadap dugaan pelanggaran distribusi BBM subsidi.

“Kami berharap Bapak AKBP Hartono selaku pimpinan di Polres Sampang segera mengambil langkah tegas. Ini menyangkut kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian,” tegas Malik.

Ia menilai, dugaan penyalahgunaan Pertalite bukan persoalan sepele karena menyangkut hak masyarakat kecil. Oleh karena itu, respons aparat seharusnya menunjukkan keseriusan dalam menindaklanjuti setiap informasi yang berkembang.

“Kalau ada dugaan pelanggaran, mestinya ditindaklanjuti dengan penyelidikan, bukan justru dijawab dengan pernyataan yang menimbulkan polemik. Kami berharap Kapolres turun tangan agar persoalan ini jelas dan tidak menjadi preseden buruk,” tambahnya.

Malik juga menekankan pentingnya transparansi dan komunikasi yang profesional dari aparat penegak hukum agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

“Seharusnya sebagai aparat, minimal memberikan jawaban normatif atau menyampaikan akan ditindaklanjuti. Bukan malah memberi respons yang terkesan emosional dan tidak substansial,” ujar Malik sala satu Aktivis Sampang.

Sebagai pejabat di bidang reserse kriminal, Kanit Reskrim memiliki peran strategis dalam menindaklanjuti laporan atau informasi awal dugaan tindak pidana, termasuk penyalahgunaan BBM subsidi yang dapat dijerat dengan ketentuan hukum terkait migas.

Sikap tertutup dan respons yang tidak proporsional justru berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Terlebih, isu BBM subsidi merupakan persoalan sensitif yang menyangkut kepentingan publik luas.

Wartawan: Ros I
Editor: Redaksi