Rakyat Sampang Menggugat, Dua Aliansi Siap Gelar Aksi di DPRD: Desak Pilkades 2026 Dilaksanakan

Sampang, Madura || tNews.co.id — Suhu politik di Kabupaten Sampang kembali memanas. Dua kelompok masyarakat yang tergabung dalam Forum Aktivis Madura dan Aliansi Masyarakat Desa Bersatu berencana menggelar aksi besar bertajuk “Rakyat Sampang Menggugat” pada Selasa, 28 Oktober 2025.

Aksi ini dijadwalkan dimulai pukul 14.00 WIB hingga selesai, dengan titik kumpul di Jalan Raya Barisan, dan berakhir di Kantor DPRD Kabupaten Sampang. Peserta aksi diminta mengenakan pakaian serba hitam, simbol perlawanan terhadap apa yang disebut sebagai darurat demokrasi desa.

Dalam seruan aksi yang beredar di media sosial, massa membawa tiga tuntutan utama:
1. Mengembalikan perangkat desa dan BPD yang diberhentikan secara sepihak dan tidak sesuai aturan.
2. Mengesahkan anggaran pelaksanaan Pilkades 2026.
3. Melaksanakan Pilkades serentak tahun 2026 sesuai jadwal.

Melalui tagar seperti #LumpuhnyaPemerintahanDesa, #DemokrasiDesaTersandra, dan #SampangDaruratDemokrasiDesa, para penggerak aksi menilai bahwa penundaan pelaksanaan Pilkades serta pemberhentian sejumlah perangkat desa telah melumpuhkan fungsi pemerintahan di tingkat desa.

“Pemerintah harus segera mengembalikan hak-hak desa. Jangan ada lagi keputusan sepihak yang merugikan masyarakat,” tulis pernyataan sikap yang beredar bersama pamflet aksi tersebut.

Namun, muncul pula beragam tanggapan di kalangan pemuda Sampang. Sebagian menilai gerakan ini perlu dibuktikan di lapangan, bukan hanya sebatas seruan di media sosial.

“Kita tunggu saja, apakah ini betul-betul aksi nyata atau hanya gertakan moral politik semata. Banyak seruan sebelumnya juga menguap tanpa hasil,” ujar Malik, salah satu pemuda asal Kecamatan Camplong, saat dimintai tanggapan oleh tNews.co.id, Sabtu (25/10/2025).

Menurutnya, keresahan soal Pilkades memang nyata, tetapi gerakan massa harus benar-benar representatif dan konsisten.

“Kalau hanya sekadar pamflet dan status di medsos, itu tidak cukup menggugah pemerintah. Harus ada bukti massa turun dengan tuntutan jelas,” tambahnya.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp, pihak Ketua DPRD Kabupaten Sampang Rudi Kurniawan maupun Kepolisian Polres Sampang belum memberikan keterangan resmi terkait rencana aksi tersebut.

Aksi ini diperkirakan akan menjadi sorotan publik, mengingat isu Pilkades dan pemberhentian perangkat desa masih menjadi perdebatan serius di tingkat kabupaten maupun desa.

Wartawan : Ros
Editor : Redaksi tNews.co.id
Publisher : Rosi