Kurangnya Pengawasan dan Pekerjaan Rabat Beton Kurang Maksimal 

waktu baca 2 menit
Kamis, 19 Nov 2026 11:22 2 Admin

LAMONGAN, tNews.co.id – Kualitas proyek pembangunan Jalan Produksi Kawasan Perkebunan berupa rabat beton di Dusun sendang Desa Mojosari Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, menjadi sorotan. Proyek yang disebut baru selesai dikerjakan itu diduga sudah mengalami pecah dan keretakan pada sejumlah bagian.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan: berapa anggaran yang dikucurkan, siapa pelaksananya, bagaimana spesifikasi teknisnya, dan mengapa rabat beton yang baru selesai dibangun sudah mengalami kerusakan?

lebih miris lagi begitu terjadi keretakan atau pecah pada fisik rabat beton maka dilakukan pemeliharaan atau pembenahan tapi yang terjadi dalam pemeliharaan itu terkesan asal asalan karena cuma dikasih adukan semen maka setelah beberapa hari mengelupas dan pecah lagi dan sia sia saja

Sementara dari sisi konstruksi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya menjadi salah satu landasan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan pemenuhan standar teknis yang dipersyaratkan.

Atas kondisi tersebut, Inspektorat Kabupaten Lamongan dan dinas teknis terkait didorong segera turun ke lokasi. Pemeriksaan tidak cukup hanya secara administratif, tetapi perlu menyentuh kondisi fisik pekerjaan, volume, ketebalan dan mutu beton, spesifikasi teknis, RAB/kontrak, hingga kesesuaian realisasi dengan anggaran yang telah dibayarkan.

Apabila ditemukan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi atau kontrak, pihak berwenang diharapkan menindaklanjutinya sesuai ketentuan. Sebaliknya, apabila hasil pemeriksaan menyatakan pekerjaan telah sesuai, hasil tersebut juga perlu dibuka kepada publik untuk memberikan kepastian.

Keretakan pada proyek yang disebut baru selesai dibangun bukan otomatis membuktikan adanya penyimpangan. Namun kondisi tersebut merupakan fakta lapangan yang patut diuji secara teknis dan administratif oleh instansi berwenang.

Hingga berita ini disusun, pihak kontraktor belum bisa di hubungi, pelaksana pekerjaan dan dinas terkait belum memberikan keterangan yang dimuat dalam pemberitaan ini. Redaksi membuka ruang hak jawab, klarifikasi dan koreksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Pemeriksaan resmi diperlukan untuk memastikan penyebab kerusakan sekaligus menjawab pertanyaan publik mengenai kualitas pekerjaan dan pertanggungjawaban anggaran. Jangan sampai pembangunan yang seharusnya memperkuat akses produksi perkebunan justru berumur pendek karena persoalan mutu.

( hen )

LAINNYA
error: Content is protected !!