Dana Kebersihan dan Keamanan Bapang Diduga Dikorupsi, Desa di Sampang Mengaku Tak Pernah Terima

SAMPANG, Madura || tNews.co.id – Dugaan praktik korupsi kembali mencuat dalam penyaluran Bantuan Pangan (Bapang) di Kabupaten Sampang. Kali ini, sorotan mengarah pada dana kebersihan dan keamanan yang disebut-sebut melekat dalam anggaran penyaluran Bapang periode Agustus–September, namun diduga tidak pernah sampai ke pemerintah desa.

Sejumlah pemerintah desa di berbagai kecamatan di Kabupaten Sampang mengaku tidak pernah menerima dana kebersihan dan keamanan sebagaimana tercantum dalam mekanisme penyaluran bantuan pangan tersebut.

Padahal, berdasarkan informasi yang dihimpun tNews.co.id, dana tersebut seharusnya dialokasikan untuk mendukung kelancaran distribusi, termasuk kebersihan lokasi penyaluran dan pengamanan kegiatan.

Yang mana dana tersebut dianggarkan oleh pihak Bulog untuk setiap Desa sekabupaten Sampang melalui Jasa Prima Logistik (JPL), akan tetapi oleh pihak oknum JPL dana tersebut diduga tidak disalurkan.

“Tidak pernah ada dana kebersihan maupun keamanan yang kami terima. Semua kegiatan kami lakukan secara swadaya, malah kami keluarkan dana sendiri untuk kebutuhan lainnya, ungkap salah satu perangkat desa yang enggan disebutkan namanya, Jumat (26/12/2025).

Pengakuan senada juga disampaikan oleh beberapa kepala desa lainnya. Mereka menegaskan bahwa selama penyaluran Bapang berlangsung, desa justru dibebani biaya operasional tanpa adanya dukungan anggaran sebagaimana dimaksud.

Mencuatnya fakta tersebut memunculkan dugaan kuat adanya penyelewengan dana oleh oknum Jasa Prima Logistik (JPL) yang bertanggung jawab dalam distribusi bantuan pangan di tingkat kabupaten.

Alfin Salam, S.Pd, selaku Koordinator JPL dan Penyalur Bantuan Pangan Kabupaten Sampang, hingga berita ini diterbitkan belum memberikan klarifikasi.

Upaya konfirmasi yang dilakukan tNews.co.id melalui sambungan telepon maupun pesan singkat belum mendapatkan respons.

Ketiadaan transparansi ini semakin menguatkan kecurigaan publik. Apalagi, dana kebersihan dan keamanan merupakan bagian dari anggaran negara yang semestinya dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Lembaga Pemuda Peduli Desa (PAPEDA) Sampang menilai persoalan ini tidak bisa dianggap sepele. Mereka mendesak aparat penegak hukum untuk segera turun tangan melakukan audit dan penyelidikan menyeluruh.

“Kalau desa tidak menerima, lalu ke mana dana itu mengalir? Ini harus dibuka secara terang-benderang,” tegas Ketua PAPEDA Badrus.

Hingga kini, publik menunggu sikap tegas dari instansi terkait serta klarifikasi resmi dari pihak JPL. Dugaan korupsi dalam program bantuan pangan dinilai mencederai kepercayaan masyarakat dan berpotensi merugikan keuangan negara.

Wartawan: Ros I
Editor: Redaksi tNews.co.id