PAPEDA Soroti Lemahnya Pengawasan BK Provinsi, Siap Laporkan Dugaan Penyimpangan Proyek di Desa Komis Kedungdung

Sampang, Madura | tNews.co.id —
Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan (BK) Provinsi Jawa Timur kembali menjadi sorotan. Minimnya pengawasan dinilai membuka celah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek di tingkat desa, termasuk pekerjaan rabat beton di Desa Komis, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang.

Ketua Pemuda Peduli Desa (PAPEDA) Badrus Sholeh Ruddin SH menilai, pola lemahnya pengawasan terhadap kegiatan BK Provinsi kerap dimanfaatkan oleh oknum kontraktor maupun pelaksana kegiatan untuk mencari keuntungan pribadi, sehingga kualitas pekerjaan tidak sesuai harapan masyarakat.

“Kegiatan yang bersumber dari provinsi ini hampir selalu minim pengawasan. Kondisi ini berpotensi dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk melakukan penyimpangan atau dugaan Korupsi, baik dari sisi material, volume pekerjaan, maupun kualitas hasil akhir,” ujar perwakilan PAPEDA kepada tNews.co.id, Selasa (16/12/2025).

Menurut Badrus, dugaan tersebut bukan tanpa dasar. Sejumlah temuan di lapangan, seperti penggunaan material yang dinilai tidak sesuai standar proyek pemerintah, metode pengerjaan yang dipertanyakan, serta kondisi rabat beton yang sudah mengalami keretakan meski belum berusia satu tahun, menjadi alasan kuat perlunya evaluasi menyeluruh.

“Kalau proyek belum satu tahun sudah banyak keretakan, ini patut dipertanyakan. Kami khawatir ada ketidaksesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB),” lanjutnya.

Dirinya juga menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud menuduh atau menghakimi pihak tertentu. Namun sebagai bentuk kontrol sosial, organisasi kepemudaan tersebut mengaku siap menempuh jalur resmi dengan melaporkan kegiatan tersebut kepada instansi berwenang apabila tidak ada tindak lanjut yang jelas.

“Kami akan mengumpulkan data dan dokumentasi lapangan. Jika memang ditemukan indikasi penyimpangan, PAPEDA siap melaporkan secara resmi ke aparat penegak hukum maupun lembaga pengawas,” tegasnya Badrus.

PAPEDA juga mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah kabupaten agar memperketat sistem pengawasan terhadap seluruh kegiatan BK Provinsi di daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga serah terima pekerjaan.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak pelaksana kegiatan maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi terkait sorotan dan rencana pelaporan yang disampaikan oleh PAPEDA.

Wartawan: Ros I
Editor: Redaksi tNews.co.id