Pendamping PKH di Kecamatan Camplong Diduga Tak Jalankan Tupoksi, Bantuan Dinilai Tak Tepat Sasaran
Pendamping PKH di Kecamatan Camplong Diduga Tak Jalankan Tupoksi, Bantuan Dinilai Tak Tepat Sasaran


Sampang, Madura II tNews.co.id – Kinerja pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, menuai sorotan tajam dari masyarakat dan aktivis pemuda Camplong. Pendamping PKH setempat diduga tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) secara maksimal, sebagaimana diamanatkan dalam pedoman pelaksanaan PKH.
Berdasarkan temuan dan keluhan sejumlah warga serta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), pendamping PKH tidak optimal dalam melakukan verifikasi data, pembinaan KPM, monitoring, memastikan ketepatan sasaran, hingga pengelolaan data perubahan.
Padahal, dalam mekanisme PKH, pendamping memiliki peran penting, mulai dari memverifikasi data KPM, membina KPM, melakukan monitoring, memastikan bantuan tepat sasaran, hingga mengolah dan memperbarui data sesuai kondisi riil di lapangan.
Fakta yang paling disorot adalah tidak dilakukannya pengawasan serius terhadap ketepatan sasaran penerima bantuan. Di lapangan, ditemukan banyak KPM yang secara ekonomi tergolong mampu atau orang kaya justru menerima bantuan PKH, sementara warga yang benar-benar miskin dan layak menerima bantuan justru tidak pernah tersentuh program tersebut.
“Yang punya usaha besar, rumah bagus, bahkan kendaraan lebih dari satu justru terdaftar sebagai penerima PKH. Sementara tetangganya yang miskin, hidup pas-pasan, malah tidak dapat apa-apa,” ungkap salah satu aktivis pemuda Camplong, Malik.
Kondisi ini menimbulkan kecemburuan sosial dan memicu pertanyaan besar terkait validitas data KPM serta peran pendamping dalam memastikan bantuan tepat sasaran.
Selain persoalan data, pembinaan terhadap KPM juga dinilai sangat minim. Berdasarkan keterangan warga, pendamping PKH hanya melakukan pembinaan sesekali.
“Kadang tiga bulan sekali, kadang malah tidak ada sama sekali. Sosialisasi juga jarang, dan kalau ada, yang hadir cuma beberapa KPM,” keluh warga lainnya.
Minimnya pembinaan ini dinilai bertentangan dengan tujuan PKH, yang tidak hanya memberikan bantuan tunai, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup KPM melalui edukasi kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
Atas kondisi tersebut, masyarakat berharap Dinas Sosial dan instansi terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pendamping PKH di Kecamatan Camplong.
Evaluasi dianggap penting agar program bantuan pemerintah benar-benar menyasar masyarakat miskin yang berhak, bukan justru dinikmati oleh pihak yang tidak layak.
“Kalau pendamping tidak menjalankan tugasnya dengan benar, maka tujuan PKH akan gagal. Kami minta ada penertiban dan pembaruan data secara transparan,” tegas Malik.
Wartawan: Ros I
Editor: Redaksi tNews.co.id









