PJ Kades Torjun Bungkam: Irigasi di Dusun Kokkowan Dikerjakan Tanpa Informasi Proyek, Masyarakat Curiga
PJ Kades Torjun Bungkam: Irigasi di Dusun Kokkowan Dikerjakan Tanpa Informasi Proyek, Masyarakat Curiga


SAMPANG, Jatim II tNews.co.id – Proyek irigasi yang tengah dikerjakan di Dusun Kokkowan, Desa Torjun, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang, menuai sorotan. Pasalnya, proyek tersebut tidak dilengkapi papan nama kegiatan sebagaimana aturan yang berlaku.
Pantauan di lapangan, sejumlah pekerja tampak melakukan pengerjaan saluran irigasi. Namun, tidak ditemukan adanya papan informasi proyek yang semestinya memuat keterangan sumber anggaran, nilai kontrak, volume pekerjaan, hingga pelaksana kegiatan.
Ketiadaan papan informasi ini menimbulkan dugaan adanya ketidaktransparanan dan asal jadi dalam pelaksanaan proyek. Padahal, pemasangan papan nama proyek adalah kewajiban yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) tentang keterbukaan informasi publik, demi memastikan masyarakat bisa ikut mengawasi jalannya pembangunan.
Ironisnya, ketika wartawan mencoba mengonfirmasi hal tersebut kepada Penjabat (PJ) Kepala Desa Torjun Surayyah melalui pesan WhatsApp, tidak mendapat balasan sama sekali. Sikap bungkam tersebut semakin memperkuat dugaan bahwa proyek irigasi di Dusun Kokkowan penuh tanda tanya.
Sejumlah warga setempat juga angkat bicara. Salah seorang warga Dusun Kokkowan, berinisial H, menilai proyek ini sangat janggal.
“Kami sebagai masyarakat ingin tahu anggaran ini dari mana dan berapa nilainya. Kalau tidak ada papan proyek, jelas kami curiga. Jangan sampai anggaran besar, tapi hasilnya asal-asalan,” ujarnya dengan nada kecewa.
Warga lainnya, S, juga menambahkan bahwa proyek tanpa papan nama rentan disalahgunakan.
“Harusnya transparan, biar masyarakat bisa ikut mengawasi. Kalau begini, kami tidak tahu siapa yang bertanggung jawab. Kesan yang muncul malah ditutup-tutupi,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada kejelasan mengenai sumber anggaran proyek, apakah berasal dari Dana Desa (DD), APBD, maupun APBN. Transparansi dan akuntabilitas yang seharusnya dijunjung tinggi justru diabaikan, sehingga masyarakat setempat tidak mengetahui detail penggunaan anggaran publik.
Wartawan: Ros I Editor: Redaksi tNews.co.id