Petronas Berlindung di Balik Bupati Sampang, Nelayan Menjerit: Di Mana Negara?

Sampang, Jatim || tNews.co.id – Aroma ketidakadilan kembali menyengat perairan utara Madura. Perusahaan migas asing Petronas Carigali yang selama ini melakukan aktivitas eksplorasi laut dalam di wilayah Madura Utara, kini dituding lari dari tanggung jawab setelah rumpon nelayan rusak parah akibat aktivitas pengeborannya.

Ironisnya, bukannya hadir memberikan solusi dan kompensasi yang layak, Petronas justru mengarahkan nelayan yang protes untuk mengadu ke Bupati Sampang, H. Slamet Junaidi. Hal ini diungkap langsung oleh Erik Yoga, Senior Manager Corporate Affairs & Administration Petronas Carigali Indonesia.

“Arahan dari Pak Bupati agar panjenengan merapat ke Pemkab, kalau ada keluhan atau permintaan klarifikasi,” demikian bunyi pesan singkat Erik.

Pernyataan tersebut langsung memantik kemarahan publik. Pasalnya, alih-alih menyelesaikan secara tanggung jawab, perusahaan asing justru melempar masalah ke pemerintah daerah yang justru seharusnya menjadi pihak pembela nelayan.

Aktivis Pro Jokowi Sampang, Hanafi geram, langkah Petronas dinilai sebagai bentuk pembiaran dan indikasi kuat bahwa mereka merasa kebal dari kewajiban sosial. Yang lebih mengkhawatirkan, dugaan keterlibatan kepala daerah justru mempertegas adanya simbiosis antara kekuasaan dan korporasi asing, yang sayangnya malah merugikan masyarakat lokal.

” langkah Petronas dan Pemkab Sampang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap keadilan sosial. Nelayan bukan pesuruh yang bisa diarahkan seenaknya. Ganti rugi rumpon itu tanggung jawab Petronas, bukan dilempar ke pemerintah seolah-olah ini urusan internal daerah. Ini bentuk pelecehan terhadap masyarakat pesisir,” ujarnya.

Hanafi juga menyoroti peran Bupati Slamet Junaidi yang justru terlihat pasang badan melindungi perusahaan asing.

“Kalau sudah begini, jangan-jangan Bupati bukan lagi pelayan rakyat, tapi perpanjangan tangan investor asing,” tambahnya.

Kemarahan publik bukan tanpa dasar. Sebelumnya, Petronas, SKK Migas, dan PT Elnusa sudah menyepakati adanya forum terbuka untuk membahas kompensasi rumpon yang rusak. Namun hingga kini, transparansi yang dijanjikan tinggal retorika kosong.

Imron, aktivis nelayan Sokobanah, bahkan menduga telah terjadi pengalihan dana ganti rugi.

“Kami menduga dana itu sudah dibelokkan. Kalau tidak, kenapa arahkan semua keluhan ke Bupati? Apa Bupati sudah jadi bendahara ganti rugi? Atau justru ada kepentingan yang lebih gelap?” tegas Imron.

Menjawab ketidakadilan ini, aliansi nelayan akan menggelar aksi demonstrasi besar selama dua hari, menuntut Petronas dan SKK Migas bertanggung jawab penuh.

Hari pertama aksi akan dilakukan di Rig Bukit Tua dan kantor Petronas di Gresik, sementara hari kedua akan digelar di kantor SKK Migas Jabanusa.

“Kami tidak mau dijadikan pion permainan antara perusahaan dan birokrat. Kami bukan boneka. Kami akan turun ribuan orang jika tidak ada kejelasan dalam waktu dekat,” tutup Imron.

Publisher Redaksi tNews.co.id