Isu Dana Rp 2,5 Juta Per Sekolah untuk Pelesiran Dibantah Dinas Pendidikan Lamongan

Lamongan, Jatim || tNews.co.id — Tudingan terkait perjalanan mewah Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Lamongan, H. Munif Syarif, ke Bali yang disebut dibiayai oleh dana sekolah dibantah langsung oleh pihak Dinas Pendidikan Lamongan. Klarifikasi ini disampaikan usai isu tersebut mencuat dan viral di sejumlah media sosial.

Perjalanan yang berlangsung pada 11–13 Juli 2025 itu sebelumnya diberitakan sebagai agenda pelepasan purna tugas Kadisdik, yang diduga dibiayai oleh seluruh SMP Negeri melalui iuran Rp 2.500.000 per sekolah. Namun, informasi tersebut dinyatakan tidak benar oleh pihak dinas.

Saat dikonfirmasi pada Selasa (29 Juli 2025), Drs. Nunggal Isbandi, M.Si, Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Lamongan, menjelaskan bahwa perjalanan tersebut murni inisiatif pribadi dan tidak terkait dengan pembiayaan dari anggaran negara maupun dana sekolah.

“Perjalanan itu bukan kegiatan dinas. Tidak menggunakan APBD, tidak juga APBN. Biaya berasal dari potongan Tunjangan Kinerja (Tukin) yang dikumpulkan secara sukarela oleh pegawai,” ujar Nunggal.

Ia juga membantah keras adanya kewajiban bagi sekolah menyetor dana, apalagi menyangkut angka Rp 2,5 juta seperti yang diberitakan sebelumnya. Menurutnya, tidak ada edaran ataupun perintah struktural dari dinas kepada sekolah untuk ikut maupun menyumbang dana.

“Kalau memang ada yang merasa ditekan atau diminta menyetor, silakan bawa bukti ke meja saya. Kami akan klarifikasi langsung ke sumbernya,” tegasnya.

Sebelumnya, beredar pernyataan seorang guru dari salah satu SMP Negeri di Lamongan yang berinisial “W”, menyebut bahwa kepala sekolah diwajibkan ikut serta atau tetap membayar iuran meski tidak berangkat ke Bali. Pernyataan ini kini menuai polemik di kalangan pendidik.

Sementara itu, H. Munif Syarif, S.Pd, selaku mantan Kadisdik Lamongan yang ikut dalam perjalanan tersebut, menjelaskan bahwa kegiatan itu dilakukan secara swadaya dan tidak mewah seperti yang diberitakan.

“Kami hanya naik bus biasa, bukan mewah. Beberapa kepala sekolah malah minta ikut sendiri dan menanggung biaya pribadi. Kalau ada yang naik pesawat, itu keputusan masing-masing karena alasan kesehatan dan agenda kerja,” ujar Munif melalui sambungan telepon.

Ia menambahkan bahwa perjalanan ke Bali tersebut dilakukan sebagai bentuk pelepasan purna tugas dan menjaga silaturahmi antar pegawai. Ia berharap, klarifikasi ini dapat meluruskan isu yang berkembang dan menepis informasi yang tidak berdasar.

Publisher : Redaksi tNews.co.id