Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Periksa Kantor ATR / BPN Jatim
SURABAYA, tNews.co.id – Bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026. Operasi itu berkaitan dengan dugaan korupsi pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, serta Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi.
Tersangka lainnya yakni Rizal Pahlevi yang disebut sebagai pihak swasta atau perantara Summarecon, mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, serta dua pihak swasta bernama Erwin dan Muhammad Fakhry.
Dalam perkembangannya, penyidik tidak hanya menelusuri dugaan suap pengurusan HGB. KPK juga mendalami kemungkinan penerimaan uang yang berkaitan dengan rotasi, promosi, mutasi jabatan, serta berbagai pelayanan pertanahan di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Dugaan adanya aliran uang di lingkungan BPN Jawa Timur menguat setelah KPK melakukan serangkaian penggeledahan pada September 2026
Sementara itu, Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) memberikan respons terkait rencana pemeriksaan sejumlah kepala kantor pertanahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disebut akan menggunakan fasilitas di lingkungan Mapolda Jatim.
Kombes Pol Jules Abraham Kabid Humas Polda Jatim menerangkan, pihaknya menghormati serta memahami langkah hukum yang tengah dijalankan oleh KPK.
“Terkait informasi pemanggilan sejumlah kepala kantor pertanahan oleh KPK, sebagaimana telah disampaikan melalui pemberitaan, kami memahami bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan yang ditangani oleh KPK,” katanya ketika dikonfirmasi pada Sabtu (14/11/2026).
Mengenai penggunaan ruang atau fasilitas di Polda Jatim sebagai tempat pemeriksaan, Jules menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan KPK.
“Mengenai informasi rencana penggunaan fasilitas di Polda Jatim sebagai lokasi pemeriksaan, tentunya kami akan melakukan koordinasi dan konfirmasi terlebih dahulu dengan pihak terkait,” jelasnya.
Meski begitu, pihaknya enggan berspekulasi lebih jauh mengenai teknis maupun substansi penyidikan perkara tersebut.
“Namun, untuk kepastian pelaksanaan pemeriksaan, pihak-pihak yang dipanggil, maupun perkembangan penanganan perkaranya, kami menyarankan agar dapat dikonfirmasi langsung kepada Humas atau Juru Bicara KPK selaku pihak yang berwenang,” tuturnya.
Sebelumnya, melansir Antara pada Selasa (10/11/2026), KPK akan memanggil delapan kepala kantor pertanahan dan tiga saksi lainnya dalam penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Budi Prasetyo Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, delapan kepala kantor pertanahan tersebut dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Kepolisian Daerah Jawa Timur, Surabaya, sedangkan tiga saksi lainnya diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Delapan saksi yang diperiksa di Polda Jawa Timur masing-masing berinisial HH selaku Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten Pasuruan, WS selaku Kakantah Kabupaten Jombang, SBH selaku Kakantah Kabupaten Lamongan, dan S selaku Kakantah Kabupaten Bojonegoro.
Selanjutnya, S selaku Kakantah Kabupaten Blitar, RH selaku Kakantah Kabupaten Madiun, ASP selaku Kakantah Kabupaten Banyuwangi, serta MAS selaku Kakantah Kabupaten Bangkalan.
( Red).
Pos terkait
Latest Post
Kategori 2
Kategori 3
